28 Juni 2024 - Bantuan Teknis II
Biaya logistik dalam negeri di Indonesia menunjukkan kesenjangan regional yang signifikan. Di wilayah barat, biaya-biaya tersebut mencapai 8,9% dari harga barang yang diangkut, dibandingkan dengan 5% di wilayah timur. Namun, transportasi barang dari barat ke timur memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 37,5%, dibandingkan dengan 29,1% untuk arah sebaliknya. Kesenjangan yang mencolok ini menggarisbawahi permasalahan ketidakseimbangan kargo, dimana risiko pengangkutan kargo kosong dalam perjalanan pulang dan kelangkaan ketersediaan armada di wilayah timur akan meningkatkan biaya.
Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk mendorong pengembangan pusat-pusat industri dan ekonomi baru di wilayah timur. Strategi ini tidak hanya akan menyeimbangkan muatan kargo antara kedua wilayah tetapi juga meningkatkan ekosistem logistik secara keseluruhan, khususnya transportasi darat.
Di dunia internasional, biaya logistik ekspor sangat dipengaruhi oleh peristiwa geopolitik, seperti konflik yang sedang berlangsung di kawasan Laut Merah. Situasi ini telah menyebabkan perubahan rute lalu lintas maritim dari Terusan Suez ke Tanjung Harapan, sehingga menambah jarak perjalanan menjadi dua kali lipat dan secara signifikan meningkatkan tarif pengangkutan untuk kontainer, kapal tanker kotor, dan curah kering.
Wawasan ini merupakan bagian dari temuan utama dari analisis biaya logistik nasional tingkat meso yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, didukung oleh ARISE+ Indonesia. Studi yang dipimpin oleh Pakar Logistik Senior ARISE+ Indonesia, Ebi Junaedi, dibagikan kepada perusahaan logistik dan kementerian terkait di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2024, untuk mengumpulkan masukan sebelum menyelesaikan studi.
P.N. Laksmi Kusumawati, Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas, menekankan pentingnya wawasan ini secara strategis. “Menilai biaya logistik nasional sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia, menjawab kebutuhan investor dan dunia usaha,” ujarnya. “Sistem logistik nasional yang kuat sangat penting untuk mendorong integrasi ekonomi domestik dan global, yang sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.”
Rifka Hidayat mewakili Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ILFA) menyatakan dukungannya terhadap penelitian tersebut. “Wawasan yang diperoleh dari analisis ini harus menjadi masukan bagi kebijakan biaya logistik di masa depan, sehingga meningkatkan daya saing kita dalam skala global,” kata Hidayat, menggarisbawahi potensi dampak temuan studi ini terhadap perumusan kebijakan.
Rekomendasi dari analisis ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perumusan kebijakan, yang bertujuan untuk menyederhanakan biaya logistik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Kedepannya, meski program ARISE+ Indonesia telah selesai, Bappenas dan kementerian terkait lainnya akan terus mengupdate perhitungan biaya logistik dengan metode meso.