Program ARISE+ Indonesia resmi berakhir pada Juli 2024, ditandai dengan selesainya seluruh kegiatan Bantuan Teknis II ARISE+ Indonesia. Program ini meninggalkan warisan transformatif yang ditandai dengan peningkatan kapasitas, serangkaian perangkat yang baru dikembangkan, serta studi dan penilaian komprehensif untuk mendukung perumusan kebijakan. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat daya saing perdagangan dan lanskap investasi Indonesia. Dimulai pada Agustus 2021, Bantuan Teknis II ARISE+ Indonesia melengkapi pelaksanaan Bantuan Teknis I, yang dimulai pada 2019 dan berakhir pada 2023. Didanai oleh Uni Eropa, program ARISE+ Indonesia telah memainkan peran penting dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kapasitas dan daya saingnya dalam mengantisipasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE, yang saat ini sedang dinegosiasikan.
Makan malam perpisahan merupakan acara yang mengharukan, malam yang dipenuhi dengan nostalgia dan persahabatan. Saat kami berkumpul untuk terakhir kalinya sebagai satu tim, kami mengenang kembali waktu yang tak terhitung banyaknya yang dihabiskan untuk bekerja bersama, mengatasi tantangan, dan merayakan kemenangan. Setiap anggota tim kami membawa kekuatan dan perspektif yang unik, yang berkontribusi pada sinergi yang mendorong proyek kami menuju kesuksesan. Tawa dan cerita bersama tentang perjalanan kami menyoroti ikatan kuat yang kami bentuk, menjadikan makan malam ini bukan sekadar perpisahan, tetapi juga perayaan atas upaya dan prestasi kolektif kami.
Pakar Perdagangan Karbon Internasional ARISE+ Indonesia, Dr. Divaldo Rezende, baru-baru ini menyelesaikan misi kedua ke Jakarta untuk melakukan konsultasi dan diskusi terperinci mengenai laporannya yang berjudul “Mengoptimalkan Pasar Karbon Indonesia”, yang dibagikan kepada para pemangku kepentingan utama Pemerintah Indonesia awal tahun ini.
Biaya logistik dalam negeri di Indonesia menunjukkan kesenjangan regional yang signifikan. Di wilayah barat, biaya-biaya tersebut mencapai 8,9% dari harga barang yang diangkut, dibandingkan dengan 5% di wilayah timur. Namun, transportasi barang dari barat ke timur memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 37,5%, dibandingkan dengan 29,1% untuk arah sebaliknya. Kesenjangan yang mencolok ini menggarisbawahi permasalahan ketidakseimbangan kargo, dimana risiko pengangkutan kargo kosong dalam perjalanan pulang dan kelangkaan ketersediaan armada di wilayah timur akan meningkatkan biaya.
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan ARISE+ Indonesia baru-baru ini mengembangkan dan memperkenalkan Mekanisme Koordinasi Perdagangan Jasa (TiS). Kerangka kerja ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara negosiator perdagangan Indonesia, sektor swasta, dan kementerian terkait, dengan memanfaatkan praktik terbaik internasional dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
Pada tanggal 27 Mei hingga 7 Juni, ARISE+ Indonesia memimpin delegasi pejabat Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam kunjungan Investasi selama dua minggu ke Eropa. Kunjungan tersebut mencakup tujuh kota di tiga negara UE, yaitu: Amsterdam, Rotterdam dan Eindhoven di Belanda; Brussel di Belgia, dan Lille, Dunkerque, dan terakhir Paris di Prancis.
Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia wajib mematuhi Perjanjian WTO tentang Perizinan Impor. Perjanjian ini, yang merupakan landasan sistem perdagangan multilateral, berupaya memastikan bahwa prosedur perizinan impor di seluruh negara anggota bersifat transparan, adil, dan tidak membatasi perdagangan. Perjanjian ini menetapkan serangkaian pedoman yang harus dipatuhi oleh suatu negara untuk menerapkan sistem perizinan impor yang efektif.
Komitmen Indonesia untuk mendukung UKM dalam memenuhi persyaratan kepatuhan dan memastikan penerimaan produk ekspor Indonesia di pasar luar negeri semakin terwujud dengan pengembangan kerangka kerja untuk secara proaktif memantau dan mengatasi Hambatan Non-Tarif (NTB) yang dihadapi oleh perusahaan Indonesia saat berdagang dengan mitra asing. Dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan ARISE+ Indonesia, sistem pemantauan yang baru dibuat ini dirancang untuk meringankan beban informasi bagi pedagang Indonesia, memastikan mereka dapat mempertahankan potensi perdagangan mereka. Inisiatif ini menandai langkah penting untuk memungkinkan eksportir Indonesia memanfaatkan sepenuhnya peluang yang dihadirkan oleh pasar global.
Sebagai langkah maju yang signifikan bagi sektor perdagangan jasa Indonesia, Direktorat Perdagangan Jasa, di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan, bermitra dengan ARISE+ Indonesia, telah mengembangkan Dasbor Pemantauan Kinerja Perdagangan Jasa. Alat inovatif ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memantau kinerja sektor jasa Indonesia, membekali para negosiator dengan wawasan penting tentang tren dan dinamika berbagai industri jasa.
Sebagai negara agraris, Indonesia berkomitmen untuk melindungi kepentingan petani kecil dan miskin serta menjamin ketahanan pangan, khususnya dalam menghadapi krisis dan tantangan global saat ini. Oleh karena itu, negara ini secara aktif terlibat dalam berbagai negosiasi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai masalah pertanian. Indonesia merupakan ketua G-33, sebuah koalisi yang terdiri dari 47 negara berkembang dan kurang berkembang (LDC), yang memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak dan fleksibilitas negara-negara tersebut dalam negosiasi pertanian.