Bantuan Teknis II
Saat ini, tim perunding pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan sedang mempersiapkan bahan perundingan untuk Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-13 mendatang. Konferensi ini dijadwalkan pada Februari 2024 dan akan diadakan di Abu Dhabi. Di antara mereka adalah Mary, seorang Junior Trade Negotiator, salah satu anggota tim utama yang bertugas menegosiasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan subsidi yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih sebagai bagian dari Perjanjian Subsidi Perikanan (FSA) WTO.
Diadopsi melalui konsensus pada Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-12, yang diadakan di Jenewa pada bulan Juni 2022, Perjanjian Subsidi Perikanan menetapkan peraturan
multilateral yang baru dan mengikat untuk mengekang subsidi yang merugikan. Subsidi-subsidi ini merupakan faktor kunci yang menyebabkan semakin menipisnya stok ikan dunia. Namun, pendekatan terbaik untuk mengatur subsidi yang akan berkontribusi terhadap penangkapan ikan berlebih dan kelebihan kapasitas, sambil mempertimbangkan perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang, sebagaimana diserukan dalam SDGs 14.6, masih belum dinegosiasikan.
“Perjanjian ini sangat penting bagi Indonesia, sebagai negara maritim, karena perjanjian ini mengatasi isu-isu penting dalam melestarikan ekosistem laut dan memungkinkan eksploitasi sumber daya laut secara berkelanjutan,” kata Mary, yang telah bekerja di Direktorat ini selama lima tahun.
Menurut Mary, mendesaknya pertimbangan yang bertujuan untuk menghapuskan subsidi perikanan yang merugikan, yang dimulai pada tahun 2001, ditegaskan oleh menipisnya stok ikan global, yang merupakan konsekuensi dari penangkapan ikan berlebihan dan praktik ilegal. Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) melaporkan bahwa hampir 90% stok ikan laut dunia kini telah sepenuhnya dieksploitasi atau ditangkap secara berlebihan. Hal serupa juga terjadi pada Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang memperkirakan bahwa sekitar sepertiga stok ikan dunia dieksploitasi secara berlebihan, sehingga menyebabkan penurunan populasi ikan karena tingkat tangkapan global melebihi kapasitas reproduksi laut. Penyebab utama penipisan ini adalah besarnya subsidi untuk kegiatan penangkapan ikan, yang berjumlah lebih dari USD 20 miliar per tahun. Hilangnya stok ikan tidak hanya mengancam perikanan global dan lapangan kerja terkait, namun juga ketahanan pangan bagi miliaran orang di seluruh dunia.
Menyadari pentingnya sektor perikanan bagi Indonesia, salah satu produsen ikan terbesar di dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan ARISE+ Indonesia. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pejabat Kementerian Perdagangan di bidang yang terkait dengan Tindakan Non-Tarif (NTMs), Reformasi Perdagangan, dan Keberlanjutan.
Wijayanto, Direktur Perundingan WTO Kementerian Perdagangan, menyatakan program peningkatan kapasitas tersebut meliputi penyusunan nota konsep dan presentasi enam topik yang sedang dibahas di WTO. Topik-topik tersebut meliputi perlindungan data, perikanan, lingkungan hidup, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), pertanian, dan penyelesaian sengketa.
“Kegiatan ini sangat penting bagi personel kami untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap permasalahan tersebut sebagai landasan dalam mempersiapkan posisi perundingan Indonesia,” kata Bapak Wijayanto.
Makalah Subsidi Perikanan yang diselesaikan oleh tim International Economic Consulting ARISE+ Indonesia di bawah kepemimpinan Paul Baker, disajikan dalam format hybrid pada tanggal 23 Januari 2024.
Mary berpartisipasi dalam lokakarya penting itu, yang baginya lebih dari sekadar acara. Hal ini memberinya kesempatan untuk mendiskusikan subsidi perikanan dengan para pakar domestik dan internasional. Selain para pakar ARISE+ Indonesia, lokakarya ini juga menghadirkan Utari Oktavianty, Chief Sustainability Officer di Aruna, startup Indonesia pertama yang fokus menghubungkan nelayan lokal ke pasar yang lebih luas dengan menggunakan teknologi canggih. Ibu Oktavianty berbagi wawasan mengenai subsidi perikanan dari sudut pandang sektor swasta, khususnya dalam upayanya untuk memberdayakan nelayan skala kecil.
“Saya sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Hal ini memperluas wawasan saya dan memberi saya wawasan berharga untuk mempersiapkan kertas posisi kita dalam perundingan,” kata Mary.
Mary juga memuji makalah tersebut karena pembahasannya cukup komprehensif. Ia berpendapat bahwa analisis rinci mengenai posisi berbagai negara di WTO sangat mendalam. Pemahaman ini sangat penting untuk memahami dinamika negosiasi, yang melibatkan interaksi yang kompleks antara kepentingan global dan kepentingan lingkungan hidup.
“Makalah ini sangat berwawasan luas sebagai referensi dalam mendorong pembentukan disiplin subsidi perikanan yang efektif dan adil, sekaligus mengadvokasi perlindungan nelayan skala kecil,” kata Mary sambil menekankan dampak praktis makalah tersebut terhadap karyanya.