ARISE+ Indonesia di bawah naungan Direktorat Pertahanan Perdagangan (DPP), Kementerian Perdagangan, baru saja menyelesaikan gap analysis pada sistem manajemen kasus yang digunakan oleh Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). ) dalam investigasi trade remedy (anti-dumping, countervailing atau anti-subsidi, dan safeguard). Tinjauan tersebut merupakan langkah pertama menuju pengembangan sistem manajemen kasus elektronik kelas dunia untuk memungkinkan interaksi langsung antara otoritas investigasi dan pihak yang berkepentingan.
Analisis kesenjangan dilakukan untuk menentukan pengoperasian sistem saat ini dan persyaratan yang harus dipenuhi KADI dan KPPI untuk sistem baru. KADI, KPPI, DPP dan firma hukum yang aktif dalam investigasi trade remedy memberikan masukan dan umpan balik untuk analisis.
Sistem manajemen kasus internal yang dijalankan oleh KADI dan KPPI terutama masih mengandalkan sistem kertas (hard copy). Sistem baru akan dikembangkan berdasarkan praktik terbaik internasional dengan fungsionalitas untuk manajemen dokumen, keterlacakan, kolaborasi, pelaporan publik dan manajemen konsultasi, memenuhi tenggat waktu WTO yang mendukung siklus hidup penyelidikan.
Sistem manajemen kasus yang baru akan memastikan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengirimkan semua dokumen secara digital pada satu platform dan mengunduh semua dokumen publik dari platform yang sama. Akses langsung dan segera ke arsip publik akan meningkatkan transparansi dan memberikan lebih banyak waktu kepada pihak-pihak untuk mempresentasikan kasus mereka.
Pada saat yang sama, sistem akan memungkinkan petugas investigasi untuk memantau lalu lintas dokumen dan memberikan gambaran lengkap tentang semua komunikasi internal dan eksternal.
Sistem manajemen kasus yang baru akan menjadi alat manajemen yang berharga bagi KADI dan direktur KPPI untuk sepenuhnya mengelola proses investigasi, termasuk menunjukkan tenggat waktu yang akan datang dan ketertelusuran penuh dari semua tindakan yang dilakukan oleh otoritas investigasi dan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Sistem baru akan memungkinkan kami untuk menyelesaikan penyelidikan secara efektif dan tepat waktu untuk membela kepentingan bisnis Indonesia,” kata Direktur Pertahanan Perdagangan, Natan Kambuno.
Setelah menyelesaikan analisis kesenjangan, ARISE+ Indonesia menyusun rencana aksi implementasi untuk mengembangkan sistem manajemen kasus, termasuk manajemen waktu dan sumber daya. KADI dan KPPI akan terlibat secara erat untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi persyaratannya.
Sistem lengkap akan dikembangkan, diuji dan diimplementasikan tahun ini (2022). Bantuan teknis dan back up kepada KADI dan KPPI akan diberikan selama satu tahun setelah finalisasi.