Bantuan Teknis II
Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengefektifkan biaya logistik nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kembali bermitra dengan ARISE+ Indonesia untuk melakukan kajian biaya logistik nasional. Menyusul kajian kebijakan sebelumnya yang dilakukan pada tingkat makro pada tahun 2022-2023, kajian baru ini berfokus pada tingkat meso dengan mempertimbangkan karakteristik pergerakan barang antar wilayah di Indonesia. Kajian tingkat makro memberikan gambaran mengenai biaya logistik nasional, sedangkan kajian tingkat meso bertujuan untuk memberikan gambaran struktur biaya logistik yang lebih rinci dan komprehensif dengan mengkaji biaya antar wilayah dan moda transportasi, sehingga memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif kebijakan.
Untuk menjaring wawasan dan masukan terhadap arah kebijakan pengembangan logistik ke depan, Bappenas didukung oleh ARISE+ Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 16 Mei 2024. Acara tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan terkait struktur biaya logistik pengiriman barang menurut pada moda transportasi, rute, dan jenis barang. Komponen yang dipertimbangkan meliputi angkutan darat (truk/pipa), angkutan laut atau udara, pergudangan, dan administrasi.
Pakar Logistik Senior ARISE+ Indonesia, Ebi Junaedi, memaparkan hasil studi awal dan memimpin FGD. Diskusi tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai asosiasi logistik di Indonesia, seperti Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO), Asosiasi Rantai Dingin Indonesia (ARPI), dan Pemilik Kapal Nasional Indonesia. Asosiasi (INSA), Asosiasi Perusahaan Truk Indonesia (APTRINDO), Asosiasi Logistik Ekonomi Digital Indonesia (ALDEI), dan Asosiasi Pengusaha Penyimpanan Sementara Indonesia (APTESINDO).
Dalam sambutannya, PN Laksmi Kusumawati, Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas, menekankan pentingnya efisiensi biaya logistik dalam mencapai tujuan Indonesia Emas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045. “Saat ini persentase biaya logistik terhadap PDB sebesar 14,29% dan kami menargetkan penurunannya menjadi 8% pada tahun 2045,” kata Ibu Kusumawati.
Ia menyoroti penguatan logistik nasional sangat penting untuk mengintegrasikan perekonomian domestik ke dalam perekonomian global, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan target 7%. Upaya ini penting bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi lima besar negara maju pada tahun 2045.
Diskusi interaktif tersebut menghasilkan masukan yang sangat positif dan berharga dari dunia usaha di bidang logistik. Para peserta menyoroti perlunya meningkatkan ketersediaan gudang, distribusi pusat produksi yang adil, tarif dan kebijakan yang tepat, peningkatan koordinasi, serta ketersediaan dan harga energi yang stabil – yang merupakan komponen utama transportasi. Upaya kolaboratif dan wawasan yang didapat dari FGD ini akan berperan penting dalam membentuk kebijakan logistik yang efektif dan berkelanjutan, berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.