Bantuan Teknis II
Indonesia saat ini merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia Tenggara dan telah menetapkan visi untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi teratas di dunia pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi kebijakan strategis, termasuk memperkuat kerja sama ekonomi internasional. Dalam kaitan ini, pemerintah harus fokus pada empat bidang utama: memperluas akses pasar dan menarik lebih banyak investasi, meningkatkan daya saing ekonomi domestik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat strategi dan koordinasi kelembagaan.
Rekomendasi tersebut dituangkan dalam kajian Grand Design Kerjasama Ekonomi Internasional yang dilakukan bersama oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) dengan dukungan dari ARISE+ Indonesia. Studi ini disebarluaskan pada 30 Maret 2023 kepada para pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan organisasi think tank, menawarkan wawasan penting tentang bagaimana Indonesia dapat memperkuat peran dan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional.
Berbicara pada lokakarya atas nama Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Arianto Hartono, Perencana Kebijakan Bappenas, menyampaikan pentingnya kajian dan perannya dalam membantu Bappenas dalam merancang dan mengembangkan Desain Besar Kerjasama Ekonomi, yang akan digunakan sebagai background study dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 tentang kerjasama ekonomi.
“Studi ini memberikan wawasan berharga tentang diplomasi ekonomi Indonesia saat ini dan kinerja kemitraan ekonomi bilateral, multilateral, dan regional serta perjanjian perdagangan untuk perencanaan strategis masa depan,” kata Hartono.
Studi ini secara komprehensif memetakan pemangku kepentingan dan instrumen kebijakan saat ini dan membandingkan penerapan dan pemanfaatan perjanjian perdagangan negara-negara terpilih sebagai referensi untuk mengembangkan rencana aksi bagi pemangku kepentingan untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis mereka.
Studi ini mendapat umpan balik positif dari para pemangku kepentingan. Nur Rakhman Seytoko, Direktur Perundingan WTO, Kementerian Perdagangan, berpendapat bahwa isu-isu non-tradisional seperti gender, lingkungan, perubahan iklim, dan tenaga kerja, yang dibahas dalam kajian ini sangat menarik dan relevan dengan diplomasi ekonomi Indonesia saat ini karena hal-hal tersebut semakin banyak diminta oleh mitra dagang negara maju dalam perjanjian perdagangan. Beliau juga memberikan masukan terhadap kajian Grand Design of International Economic Cooperation untuk meninjau Trade in Services secara lebih mendalam.
Dionisius Narjoko, Peneliti di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), menyarankan agar penelitian ini juga mengkaji isu-isu yang dapat menimbulkan tantangan di masa depan, termasuk perkembangan arsitektur ekonomi regional saat ini di ASEAN dan Asia Timur, generasi baru FTA seperti FTA Australia – Singapura, serta fragmentasi geoekonomi dan potensi implikasinya bagi Indonesia. Ia juga menyarankan agar kajian mengkaji perlunya suatu lembaga khusus untuk memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian perdagangan.
"Ini akan memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari perjanjian ini," kata Mr Narjoko.