Bantuan Teknis II
ARISE+ Indonesia telah mendukung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam melakukan tiga studi sebagai bagian dari Peta Jalan Ekonomi Biru: Pengembangan Ekonomi Biru di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja Permintaan dan Penawaran, Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), dan Proyeksi IBEI. Peta Jalan Ekonomi Biru memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju Visi 2045, yang menetapkan jalan menuju ekonomi maritim yang terdiversifikasi dan berkelanjutan.
Pengembangan ekonomi biru diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, dan nilai tambah di Indonesia. Peta jalan ini bertujuan untuk menyediakan struktur yang komprehensif untuk memfasilitasi realisasi Ekonomi Biru Indonesia, mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan dan arah untuk kemajuan. Peta jalan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia memenuhi komitmen kebijakan nasional dan internasional sambil memaksimalkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Saat ini, Bappenas sedang menyelesaikan peta jalan tersebut melalui serangkaian konsultasi publik. Teguh Sambodo, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas, memimpin konsultasi tersebut dan menekankan pentingnya konsultasi ini untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan inklusif dari para pemangku kepentingan. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik mengenai peta jalan dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru.
Dalam konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Bappenas baru-baru ini di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, IBEI dipresentasikan. Acara yang berlangsung pada tanggal 8-9 Mei 2023 ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Tenaga Ahli Senior Kebijakan Perdagangan dan Investasi ARISE+ Indonesia, Widdi Mugijayani, kementerian, akademisi, LSM, dan organisasi terkait lainnya.
Bapak Sambodo menjelaskan bahwa IBEI berfungsi sebagai instrumen penting untuk memantau kinerja sektor-sektor Ekonomi Biru di tingkat provinsi. IBEI dibangun di atas tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan perhitungan IBEI, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku muncul sebagai tiga provinsi teratas dalam hal kinerja ekonomi biru. Temuan ini sejalan dengan pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi konsultasi karena perkembangannya yang maju di sektor manufaktur berbasis kelautan.
Selain konsultasi, tim Bappenas juga mengunjungi situs-situs penting yang terkait dengan Ekonomi Biru, termasuk kawasan konservasi mangrove (Wisata Mangrove Pateguran), TPI Lekok, PT Aneka Tuna Indonesia, Pelabuhan Tanjung Perak, dan PT Pelindo. Tim juga melakukan pendekatan dengan asosiasi nelayan di TPI Lekok untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tantangan dan peluang di wilayah tersebut.
Konsultasi di Jawa Timur ini menandai putaran kedua konsultasi yang dilakukan oleh Bappenas, dengan konsultasi berikutnya dijadwalkan berlangsung di NTT (Nusa Tenggara Timur). Keputusan untuk mengadakan konsultasi berikutnya di NTT didorong oleh potensi pengembangan energi terbarukan di wilayah tersebut.
Bapak Sambodo menyoroti umpan balik utama dari konsultasi tersebut, termasuk pentingnya analisis gender dan kelompok marjinal sebagai komponen integral dari IBEI. Para pemangku kepentingan juga merekomendasikan untuk memperkaya analisis peta jalan dengan memasukkan rantai nilai produksi dan mempertimbangkan hubungan antar daerah.
Bappenas, bekerja sama dengan ARISE+ Indonesia, berupaya memasukkan masukan berharga yang diterima selama konsultasi publik ke dalam peta jalan final. Peta Jalan Ekonomi Biru akan diluncurkan secara resmi pada bulan Juli di salah satu acara ASEAN mendatang. Kemajuan Indonesia dalam perencanaan ekonomi biru dibandingkan dengan negara-negara lain menjadikannya pemimpin yang membanggakan di kawasan ASEAN, dan menjadikan inisiatif ini sebagai salah satu hasil ekonomi prioritas di bawah keketuaan Indonesia pada tahun 2023.