Bantuan Teknis II
Komitmen Indonesia untuk mendukung UKM dalam memenuhi persyaratan kepatuhan dan memastikan penerimaan produk ekspor Indonesia di pasar luar negeri semakin terwujud dengan pengembangan kerangka kerja untuk secara proaktif memantau dan mengatasi Hambatan Non-Tarif (NTB) yang dihadapi oleh perusahaan Indonesia saat berdagang dengan mitra asing. Dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan ARISE+ Indonesia, sistem pemantauan yang baru dibuat ini dirancang untuk meringankan beban informasi bagi pedagang Indonesia, memastikan mereka dapat mempertahankan potensi perdagangan mereka. Inisiatif ini menandai langkah penting untuk memungkinkan eksportir Indonesia memanfaatkan sepenuhnya peluang yang dihadirkan oleh pasar global.
Tindakan Non-Tarif (NTM), khususnya NTB, menimbulkan tantangan signifikan bagi eksportir, yang memengaruhi akses pasar dan daya saing mereka. Kompleksitas dan kesulitan dalam memperoleh informasi dan mematuhi NTM dapat secara signifikan menghambat pedagang. Di antara mitra dagang Indonesia, Uni Eropa (UE) menonjol dengan penggunaan NTM yang luas, mencakup 90% dari semua impor baik dari segi lini produk maupun nilai perdagangan. Demikian pula, Australia, Amerika Serikat, dan Jepang menunjukkan rasio cakupan NTM dan indeks frekuensi yang tinggi, masing-masing sekitar 77% dan 61%.
Sistem pemantauan NTM dipresentasikan melalui demonstrasi proyek percontohan yang memanfaatkan alat tersebut untuk mengatasi NTB di pasar tertentu. Presentasi berlangsung selama lokakarya pada 7 Mei 2024 di Bandung, yang mempertemukan para analis perdagangan, negosiator dari Kementerian Perdagangan, dan atase perdagangan dari kedutaan besar Indonesia dan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) di seluruh dunia. Pakar Hukum Perdagangan Internasional ARISE+ Indonesia, Pablo Quilles dan Loan Lee, dari International Economic Consulting, memimpin sesi lokakarya untuk membekali para peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk unggul dalam penelitian dan analisis data.
Membuka acara tersebut, Wijayanto, Direktur Perundingan WTO di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan, menyoroti pentingnya perangkat baru ini dalam menavigasi lanskap NTM yang kompleks. Ia juga mencatat keberadaan sistem serupa, INATRIMS, dan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan sistem lain di pusat FTA, menekankan pentingnya mengintegrasikan inisiatif-inisiatif ini untuk menghindari duplikasi dan memastikan pendekatan yang kohesif.
"Kerangka kerja baru ini merupakan bukti komitmen kami untuk mendukung eksportir Indonesia. Dengan menyediakan informasi terperinci dan terkini tentang peraturan teknis dan standar mutu di pasar ekspor, kami dapat lebih membekali para pedagang kami untuk memenuhi persyaratan ketat pasar internasional. Sangat penting bahwa upaya kami saling melengkapi dan terintegrasi dalam satu sistem untuk memaksimalkan efisiensi dan dampak," kata Bapak Wijayanto.
Rizki Utami, seorang Negosiator Perdagangan Ahli Junior di Direktorat Perundingan WTO, Kementerian Perdagangan, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan ARISE+ Indonesia. Ia menyoroti bahwa kerangka kerja pemantauan NTM dan pengembangan kapasitas yang diberikan dalam menganalisis hambatan perdagangan sangat membantu dan memfasilitasi tugas-tugas hariannya.
"Kerangka kerja pemantauan yang baru dibentuk ini memudahkan kami untuk menemukan data dan melakukan analisis yang akan digunakan untuk mengembangkan Mekanisme Tinjauan Kebijakan," kata Rizki.
Belinda, seorang Negosiator Perdagangan Junior dari Direktorat Negosiasi WTO, dan Zoefriyani, seorang Negosiator Perdagangan Asosiasi dari Direktorat Negosiasi ASEAN, menyampaikan sentimen serupa, menekankan kemudahan dan kepraktisan kerangka kerja tersebut untuk memantau NTM dari negara-negara mitra dagang.