Bantuan Teknis II
Tindakan Non-Tarif (NTM) -persyaratan kebijakan selain tarif- dapat menghadirkan tantangan substansial bagi perdagangan global meskipun ada upaya di tingkat multilateral dan bilateral untuk menyelaraskan dan mengurangi beban NTM tersebut. Oleh karena itu, pengurangan hambatan non-tarif untuk perdagangan barang menjadi penting dalam setiap agenda negosiasi.
Untuk membantu Pemerintah merancang kebijakan perdagangan yang lebih baik, Direktorat Perundingan Multilateral Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan ARISE+ Indonesia menyelenggarakan serangkaian lokakarya peningkatan kapasitas untuk melatih para analis perdagangan, perunding, dan pejabat terkait perdagangan barang di Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait Non-Tariff Measures. Program peningkatan kapasitas bertujuan untuk mendukung prioritas nasional yang meningkatkan kapasitas Indonesia untuk merundingkan CEPA UE-Indonesia dan memperkuat kemampuan analisisnya untuk mengevaluasi dampak perubahan kebijakan terhadap Tindakan Non-Tarif.
Pelatihan pertama, yang secara holistik mencakup langkah-langkah kunci yang sesuai dengan NTM, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah formal (yaitu TBT, SPS, TFA), berlangsung dari 4-8 Juli. Pelatihan kedua yang berfokus pada analisis dampak ekonomi NTM diadakan pada 25-28 Juli. Lokakarya ini memperkenalkan kategorisasi dan pelaporan NTM menggunakan kerangka kerja internasional umum untuk memberikan dasar bagi analisis dan pendekatan yang berbeda untuk mengukur dampak ekonomi NTM, serta fokus pada praktik regulasi yang baik dalam merumuskan NTM. Sesi pelatihan ketiga akan dilakukan akhir tahun ini pada bulan Desember untuk menggali lebih dalam pendekatan pemodelan untuk penilaian ex-post dan ex-ante dari dampak ekonomi dan perdagangan NTM, sebagai masukan untuk proses pembuatan kebijakan.
Menyampaikan sambutan pembukaan, Direktur Perundingan Multilateral Kementerian Perdagangan, Nur Rakhman Setyoko, menyoroti pentingnya penyederhanaan, harmonisasi, dan pengurangan hambatan nontarif untuk mempercepat pertumbuhan, terutama dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Kita perlu memastikan bahwa kebijakan apa pun yang kita bangun mendukung perdagangan dan konsisten WTO," kata Nur.
Penasihat Senior Perdagangan Internasional ARISE+ Indonesia, Pablo Quiles, Paul Baker, Ferdi Ferdian (International Economics Consulting Ltd), Mohamad Dian Revindo (Ekonom Senior dan Dosen, Program Pascasarjana di Universitas Indonesia) memimpin penyampaian pelatihan. Lokakarya ini juga menghadirkan pembicara tamu terkemuka yang bergabung dari jarak jauh, yaitu Yann Duval (Chief of Trade Facilitation Unit, UNESCAP), Alexey Kravchenko (Senior Economist, UNESCAP), Loan Le (Managing Director, International Economics Consulting Vietnam), David Vanzetti (Senior Technical Advisor pada Economic Modelling, International Economics Consulting dan UNCTAD), Ria Roy (Economist, International Economics Consulting), Ralf Peters (Kepala, Bagian Informasi Perdagangan Cabang Analisis Perdagangan UNCTAD), dan Christina Ruth Elisabeth (Dosen, Program Pascasarjana di Universitas Indonesia).
Evan Buwana, Petugas Direktorat Penerapan Standar dan Sistem Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN), mengikuti pelatihan tersebut. BSN merupakan focal point bagi Technical Barriers to Trade (TBT) - WTO.
"Saya merasa kursus ini memperkaya pengetahuan dan wawasan saya tentang NTM," kata Evan.
Senada dengan itu, Adela Sitohang, Analis Perdagangan Direktorat Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan mengatakan, penyampaian pelatihan ini menarik dan interaktif. Ia juga menemukan topik yang dibahas selama pelatihan bermanfaat untuk mendukung pekerjaannya, terutama mendekati penegakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa, yang akan menjadi NTM untuk kayu, kakao, kopi, dan minyak sawit.
“Saya belajar banyak tentang hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan ekspor dan bagaimana mencari solusi dalam menangani NTM,” kata Adela.