Tim Bantuan Teknis II
Dalam rangka penguatan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi, Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi, penilaian kesesuaian, akreditasi dan metrologi di Indonesia, bekerja sama dengan ARISE+ Indonesia, menyelenggarakan Lokakarya satu hari tentang Penilaian dan Manajemen Risiko Produk Pangan, 17 Oktober 2022. Lokakarya tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Bulan Mutu Nasional 2022 di bulan Oktober.
Makanan yang aman dan bergizi adalah kunci untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesehatan yang baik. Makanan tidak aman yang mengandung bakteri berbahaya, virus, parasit atau zat kimia menyebabkan efek kesehatan ringan hingga fatal, mulai dari diare hingga kanker. Penyakit bawaan makanan juga menyebabkan beban ekonomi akibat hilangnya produktivitas dan lonjakan biaya pengobatan.
Konsekuensi dari masalah keamanan pangan dapat berakibat fatal baik bagi pemilik usaha pangan maupun konsumen. Oleh karena itu, keamanan pangan merupakan aspek penting dari produksi dan penanganan pangan karena memastikan kesehatan dan keselamatan konsumen dan merupakan tanggung jawab semua pihak dalam rantai pasokan pangan.
Dalam sambutan pembukaannya, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Dr Zakiyah mengatakan Workshop Penilaian Risiko dan Manajemen Produk Pangan bertujuan untuk memfasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Pasal 50.
“Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengendalian pangan dilakukan berdasarkan risk assessment, risk management, dan risk communication,” kata Dr Zakiyah.
Menurut Dr Zakiyah, penerapan manajemen risiko dalam produksi makanan membantu mencegah, mendeteksi, dan mengelola risiko yang melekat pada produk makanan, yang bertujuan untuk mengantisipasi munculnya kontaminan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, lokakarya ini penting bagi produsen, konsumen, dan regulator yang mengawasi keamanan, kualitas, dan gizi pangan, serta akademisi dan peneliti yang tertarik di bidang pangan.
Sehubungan dengan isu keamanan pangan pada salah satu produk mi Indonesia akhir-akhir ini, BSN selaku Sekretariat Codex Contact Point Indonesia akan meningkatkan kepedulian terhadap Ethylene Oxide dan mengusulkan untuk mengatur kandungan maksimum Ethylene Oxide dalam makanan olahan.
Codex Alimentarius Commission (CAC), organisasi internasional di bawah WHO dan FAO, belum mengatur Ethylene Oxide dan senyawa turunannya. Namun, Uni Eropa telah mengangkat masalah ini melalui Sistem Peringatan Cepat Uni Eropa untuk Pangan dan Pakan (EURASSF) 2020.
Di akhir sambutannya, Dr Zakiyah menyampaikan apresiasinya kepada ARISE+ Indonesia yang didanai Uni Eropa atas dukungannya dan berharap kerjasama tersebut dapat bermanfaat bagi pengembangan dan penguatan kualitas infrastruktur untuk mendukung perdagangan yang adil.
Ketua Tim Technical Assistance II ARISE+ Indonesia, Alessandro Martinatto, menggarisbawahi pentingnya analisis risiko sebagai alat yang ampuh untuk mempromosikan peningkatan lebih lanjut dalam kesehatan masyarakat dan memberikan dasar untuk memperluas ekspor makanan dan meningkatkan daya saing produk makanan Indonesia di luar negeri.
“Oleh karena itu, kami senang dapat berkolaborasi dengan BSN dalam lokakarya penting hari ini,” kata Alessandro.
Lokakarya ini dibawakan oleh Pakar dan Pelatih Teknologi dan Keamanan Pangan dari SEAFAST IPB, Prof. Dedi Fardiaz, dan Senior Export Standard and Conformity ARISE+ Indonesia, Alain Peyré, dan difasilitasi bersama oleh ARISE+ Indonesia Export Quality Senior Export, Arief Safari.
Topik yang dibahas dalam workshop antara lain Good Regulatory Practices: ruang lingkup, minat, dan studi kasus, Preliminary Risk Management Activities in Risk Analysis, Pengantar Kerangka Analisis Risiko Keamanan Pangan, Proses Penilaian Risiko Keamanan Pangan, Manajemen Risiko untuk Melindungi Kesehatan Konsumen , Studi Kasus Analisis Risiko.
Hampir 400 peserta yang terdiri dari pejabat pemerintah dari BSN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), swasta dan akademisi mengikuti workshop yang diselenggarakan dalam mode hibrida.