Percakapan dengan Bapak Eka Chandra Buana Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Bappenas
Pemerintah Indonesia bersama para pimpinan International Partners Group (IPG) meluncurkan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) dalam acara Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) pada KTT G20 yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali. Rencana Transisi Energi yang Adil mengakui perlunya tindakan yang dipercepat untuk mengurangi emisi dan mempercepat penerapan energi terbarukan.
Pada tanggal 24 November, hanya satu minggu setelah KTT G20, Kementerian PPN/Bappenas, dengan dukungan dari ARISE+ Indonesia yang didanai Uni Eropa, menyelenggarakan forum pemodelan ekonomi internasional yang bertujuan untuk memperkenalkan alat analisis ekonomi-lingkungan terpadu untuk menilai dampak transisi energi terhadap indikator ekonomi makro bertajuk “Sustainable Growth through Harnessing Energy”. Alat analisis harus membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan rencana pembangunan ekonomi yang menggabungkan rencana transisi energi.
Kami mendapat kehormatan untuk berdiskusi dengan Bapak Chandra tentang Rencana Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia dan hal-hal penting dari Forum Pemodelan Ekonomi.
Berikut petikan wawancara kami.
T: Sebelum kita membahas alat analisis ekonomi-lingkungan Bappenas baru-baru ini, dapatkah Anda memberi tahu kami secara singkat tentang Rencana Transisi Energi Berkeadilan yang disepakati antara Indonesia dan Grup Mitra Internasional?
J: Rencana Transisi Energi yang Adil (JETP) adalah kesepakatan antara Indonesia dan para pemimpin G20 untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Dengan total USD 20 miliar, JETP akan membantu Indonesia mengurangi emisi sektor ketenagalistrikan, mempercepat strategi perluasan energi terbarukan, dan mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap.
T: Mempertimbangkan situasi ekonomi makro Indonesia saat ini, isu-isu prioritas apa yang perlu ditangani untuk mengarahkan lintasan pertumbuhan jangka panjang Indonesia sambil menerapkan tujuan emisi rendah karbon dan ketahanan iklim Indonesia?
J: Masalah prioritas yang perlu kami fokuskan adalah menangani masalah struktural. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 persen per tahun selama pra-pandemi COVID, dan kontribusi sektor industri kita terhadap perekonomian menunjukkan tren menurun.
Oleh karena itu, pembangunan Indonesia menuju transformasi struktural akan difokuskan pada pengembangan industri hilir, industri berkelanjutan, dan peningkatan peran ekonomi digital.
Peningkatan sumber daya manusia juga menjadi fokus kami. Untuk mempercepat proses transisi energi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovasi teknologi energi yang luas.
Pembangunan jangka panjang Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan melalui peningkatan investasi di sektor Hijau, Pekerjaan Hijau, dan Investasi Hijau serta menggeser jalur pembangunan menuju ekonomi yang lebih hijau.
Saat ini, Bappenas sedang mendesain ulang formula ekonomi untuk menerapkan Ekonomi Hijau di semua aspek dan sektor. Kami menargetkan untuk meluncurkan formula tersebut pada awal tahun 2023 sebagai bahan kajian latar belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025-2045.
Tentu saja, proses transisi akan membutuhkan investasi besar. Oleh karena itu, kami akan membuat prioritas dan melaksanakan rencana transisi energi secara bertahap. Hal pertama yang akan kami lakukan adalah memastikan bahwa kami memiliki peraturan. Saat ini kami sedang dalam proses membandingkan regulasi yang ada agar dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas, koheren dan konsisten. Regulasi harus mendukung percepatan proses transisi dan tidak kontraproduktif.
Misalnya, kami telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kendaraan Listrik (EV). Namun, ketika kita mengembangkan EV, kita juga harus membangun ekosistemnya, seperti infrastruktur, untuk memastikan transisi ke EV berjalan lancar. EV akan membutuhkan energi, tetapi kita harus memperhatikan keseimbangan antara persiapan hulu dan hilir. Kita harus mengembangkan industri hilir dan hulu.
Selain itu, kita juga perlu memastikan konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan di tingkat daerah. Katakanlah kita perlu melakukan penghijauan. Namun, pemerintah provinsi perlu membangun pabrik, mal, dan lainnya yang akan mengubah penggunaan lahan dan berdampak pada peningkatan emisi. Oleh karena itu, kita perlu mencari win-win solution.
Untuk berhasil menerapkan JTEP, kita perlu memiliki perspektif yang sama, komitmen yang kuat dan dukungan dari semua pemangku kepentingan dan memastikan konsistensi kebijakan antara pimpinan pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kita juga perlu mendorong investasi di energi terbarukan. Kita perlu memobilisasi dukungan dari sektor swasta.
T: Bappenas, bekerja sama erat dengan ARISE+ Indonesia dan Oxford Economics, mengembangkan alat terintegrasi untuk menilai dampak transisi energi terhadap perekonomian. Dapatkah Anda menjelaskan secara singkat tentang alat ini dan bagaimana alat ini dapat membantu pemerintah pusat dan daerah untuk memasukkan rencana transisi energi Indonesia ke dalam perencanaan ekonomi?
J: Alat analisis data ekonomi-lingkungan terpadu ini bertujuan untuk menilai dampak transisi energi terhadap indikator ekonomi makro. Dikelilingi oleh ketidakpastian yang tinggi, mengukur dan menganalisis dampak global terhadap ekonomi riil sangatlah menantang. Model ekonomi-lingkungan ini sangat membantu kita untuk memprediksi, menganalisis, dan membuat pilihan kebijakan optimal yang memiliki manfaat terbesar. Alat analisis tersebut akan mendukung kita dalam merancang kebijakan transisi energi yang efektif dan efisien di Indonesia.
Model ekonomi berfungsi sebagai alat bagi pembuat kebijakan untuk:
• Menilai trade-off antara daya saing industri dan emisi karbon dari penerapan pajak karbon, termasuk bagaimana pendapatan pajak karbon dapat dialokasikan untuk mendorong produktivitas.
• Menilai dampak strategi yang akan diterapkan dalam upaya meningkatkan investasi energi terbarukan.
• Mensimulasikan pembangunan ekonomi alternatif untuk Indonesia dan pemenuhan komitmen NDC (Nationally defined Contributions).
T: Dalam pandangan Anda, apa kesimpulan utama dari Forum Memanfaatkan Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan? Berdasarkan hal tersebut, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan Bappenas untuk memastikan kelancaran transisi energi dan transformasi ekonomi yang efektif?
J: Pertama, pembahasannya sangat bagus, berwawasan luas, dan bermanfaat bagi Bappenas, apalagi kita ditugaskan untuk menyusun background study mulai tahun 2023 untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Sehingga diskusi ini bisa menjadi embrio untuk background study.
Dan kedua, forum tersebut merupakan platform yang sempurna untuk berbagi pengetahuan dan dialog tentang pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia. Kami dapat mendengar pandangan para pemangku kepentingan tentang Ekonomi Hijau. Kami mengumpulkan wawasan dan mencari solusi bersama untuk meminimalkan kompromi antara emisi dan pertumbuhan ekonomi.
Kami memiliki Visi 2045 ini untuk menjadi salah satu dari sepuluh ekonomi terbesar di dunia, jadi kami perlu meningkatkan kecepatan pembangunan kami untuk menjadi negara industri. Apalagi jika kita ingin keluar dari middle income trap, mau tidak mau kita harus menjadi negara industri. Namun, seperti yang Anda lihat, sebagian besar industri masih menggunakan batu bara. Sol, ini tantangan bagi kami. Seperti disampaikan Deputi dalam keynote speech-nya di forum tersebut, tantangannya adalah menyeimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi.
Sehingga forum tersebut merupakan kesempatan yang baik dan langkah penting yang perlu kita ambil untuk membangun komitmen dan kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan untuk melembagakan transisi energi ke dalam dokumen perencanaan dan peraturan terkait di tingkat nasional, regional dan sektoral serta memastikan kelancaran transisi energi.
T: Apa pendapat Anda tentang kegiatan program ARISE+ Indonesia yang mendukung Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional?
J: Baik dan sangat bermanfaat bagi kami untuk membantu pekerjaan kami dalam pemodelan indikator ekonomi makro dan analisis lingkungan, termasuk peramalan target pembangunan untuk tujuan nasional Indonesia pada rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Proyek menangkap kebutuhan kita untuk merumuskan perencanaan yang harus beradaptasi dengan perubahan. Kami senang dengan alat yang dikembangkan bersama dengan Oxford Economics dan difasilitasi oleh ARISE+ Indonesia karena pemodelan ekonomi ini dibuat khusus untuk Indonesia. ARISE+ Indonesia juga memberikan peningkatan kapasitas bagi tim kami untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik. Jadi, terima kasih.