Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid
Memperluas pasar ekspor melalui Free Trade Agreements (FTAs) dan Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPAs) merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk mendorong ekspor dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta pemulihan pascapandemi. Menurut Kementerian Perdagangan, Indonesia telah menandatangani 23 FTA/CEPA, merundingkan 12 kesepakatan perdagangan, termasuk CEPA Indonesia-Uni Eropa, dan menjajaki peluang dengan 21 negara mitra.
Karena bisnis Indonesia adalah aktor utama dalam implementasi FTA/CEPA, ARISE+ Indonesia berbicara dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Bapak Arsjad Rasjid, tentang arti FTA/CEPA bagi pelaku bisnis Indonesia dan kesiapan mereka untuk memanfaatkan perjanjian. KADIN adalah perwakilan sah dari bisnis Indonesia. Kami juga membahas peran strategis KADIN dalam memimpin B20 pada masa Kepresidenan Indonesia G20 untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi semua pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Berikut petikan wawancara tersebut.
Apa arti FTA/CEPA bagi bisnis Indonesia?
EU dan Indonesia mewakili pasar yang sangat besar dengan 750 juta konsumen pada tahun 2016 dan terus berkembang. CEPA adalah kunci untuk melancarkan sinergi antara ekonomi kedua negara. Hubungan perdagangan kami memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan. EU -sebagai blok perdagangan terbesar di dunia- dan Indonesia -sebagai pemain terbesar di kawasan dinamis Asia Tenggara- memiliki banyak keuntungan dari hubungan perdagangan dan investasi yang lebih mendalam.
Perjanjian ini akan memfasilitasi kedua negara untuk melakukan bisnis dan melakukan investasi dengan mengatasi berbagai hambatan, seperti bea cukai dan hambatan perdagangan, jasa dan investasi lainnya, serta undang-undang persaingan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kami optimis kesepakatan ini akan membuka pintu baru bagi bisnis dan individu di kedua negara untuk pemulihan ekonomi, terutama selama masa pascapandemi dan pemulihan.
Bagaimana kesiapan UMKM Indonesia untuk memanfaatkan FTA/CEPA ini? Apa yang harus dilakukan UMKM untuk memanfaatkan FTA/CEPA?
Saat ini terdapat lebih dari 62 juta UMKM (Usaha Kecil Menengah) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 98,75% (61,5 juta) adalah usaha mikro. Mengembangkan usaha kecil ini menjadi usaha yang lebih besar akan menjadi pendorong penting bagi pembangunan ekonomi negara. KADIN percaya FTA/CEPA akan menguntungkan UMKM dengan menyediakan akses ke pasar global & regional serta meningkatkan daya saing mereka.
Meskipun UMKM menyumbang 60% dari PDB dan 97% penyerapan tenaga kerja, UMKM hanya menyumbang sebagian kecil dari ekspor, antara 20%-40% dari keseluruhan ekspor. Penelitian menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena banyak usaha mikro tidak memiliki kapasitas manajerial atau operasional untuk tumbuh, bahkan dengan bantuan alat digital. Target pasarnya juga banyak yang belum ditaklukkan, apalagi merambah ke pasar ekspor.
UMKM menghadapi tantangan yang cukup besar dalam keterampilan dan teknologi, informasi, dan mengakses keuangan untuk investasi baru, yang semuanya mengurangi daya saing internasional dan kemampuan mereka untuk memenuhi biaya perdagangan. Saat ini, hanya 25% UMKM yang menerima pembiayaan yang dibutuhkan. Ini berarti ada peluang yang sebagian besar belum dimanfaatkan untuk populasi yang tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki rekening bank. Bayangkan pertumbuhan yang bisa dicapai bagi 75% UMKM lainnya jika fintech menyediakan pendanaan.
Oleh karena itu, agar UMKM dapat memanfaatkan manfaat FTA/CEPA, kita harus membantu mereka mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan terlibat dalam pasar global. Berikut adalah tantangan yang dihadapi UMKM dan jenis dukungan yang dapat diberikan KADIN dan Pemerintah:
Pertama, Kesenjangan Infrastruktur Digital. Tidak hanya adanya masalah besar dengan kesenjangan infrastruktur, seperti aksesibilitas jaringan komunikasi, tetapi juga dengan peralatan pribadi di sisi pengguna, seperti kemampuan untuk membeli smartphone, komputer, dan internet untuk memungkinkan pembayaran digital, terutama di daerah pedesaan. Ini adalah area di mana Pemerintah dan sektor swasta dapat membantu dalam meningkatkan investasi untuk meningkatkan infrastruktur digital dan telekomunikasi nasional.
Kedua, Kesenjangan Kemampuan Digital. UMKM membutuhkan fasilitasi untuk memperluas dan memperdalam keterampilan sumber daya manusia, mempercepat inovasi, dan meningkatkan produktivitas. KADIN berkomitmen untuk membantu Pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan mereformasi sistem pendidikan vokasi.
Ketiga, Kesenjangan Ekosistem Digital. UMKM membutuhkan dukungan untuk terhubung dan berpartisipasi dalam rantai nilai global (GVC). Hal ini menawarkan peluang baru bagi UMKM untuk berintegrasi ke dalam ekonomi global sebagai eksportir, pemasok ke perusahaan besar yang mengekspor, dan importir input dan teknologi asing dengan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghubungkan UMKM dengan perusahaan yang sudah mapan serta membuat kebijakan yang meningkatkan kinerja Kemudahan Berbisnis dan meningkatkan pembiayaan dan investasi UMKM.
KADIN akan bekerja sama dengan Pemerintah melalui program prioritas kami, yaitu "UMKM Naik Kelas" atau "Scaling Up UMKM" dengan menerapkan ekosistem siklus tertutup untuk UMKM, memberikan akses pembiayaan kepada UMKM, menginisiasi KADIN Indonesia Trading House (ITH) untuk memberdayakan UMKM untuk mengekspor produknya melalui satu platform web, dan program lain yang akan mendukung UMKM Indonesia.
Inisiatif KADIN pada akses pembiayaan bertujuan untuk mempercepat pemulihan dan menjembatani kesenjangan pembiayaan UMKM dengan memanfaatkan pembiayaan digital dan meningkatkan kesadaran mereka akan pembiayaan digital. Beberapa program tersebut antara lain namun tidak terbatas pada pelatihan UMKM tentang layanan pembiayaan digital, melakukan survei untuk memahami kebutuhan UMKM untuk pengembangan sistem pembiayaan digital yang sesuai, meningkatkan perlindungan dan manajemen data dalam pembiayaan digital, dan mempromosikan tekfin dan bank integrasi untuk menciptakan produk keuangan yang sesuai untuk UMKM.
KADIN percaya bahwa dengan mendukung UMKM untuk mengatasi tantangan ini dan membantu UMKM untuk meningkatkan dan berpartisipasi di pasar global, UMKM akan mendapat manfaat dari FTA/CEPA dan memperkuat keunggulan kompetitif kami di pasar internasional.
Apa pandangan Anda tentang penyebaran informasi tentang FTA/CEPA? Apa saran Anda untuk memastikan kesadaran sektor swasta mengenai FTS/CEPA?
Terbatasnya penyebaran informasi terkait FTA/CEPA kepada pelaku usaha mengakibatkan rendahnya implementasi FTA/CEPA oleh pihak swasta. Misalnya, ASEAN telah terlibat dalam setidaknya enam FTA regional dan sejumlah besar FTA bilateral. Namun, rata-rata lebih dari 60% responden lintas negara di sektor manufaktur menyatakan bahwa informasi tentang FTA dan cara penggunaannya masih terbatas atau sangat terbatas. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak asimetri informasi terkait FTA/CEPA, kami mengajukan beberapa saran:
Pertama, informasi tentang FTA juga harus disebarluaskan melalui sarana lain yang dapat diakses seperti telepon seluler atau perangkat komunikasi lainnya. Help desk atau unit informasi Pemerintah tentang perjanjian harus dilatih secara memadai untuk menjawab pertanyaan dasar yang terkait dengan perjanjian perdagangan, termasuk kebijakan dan peraturan, manfaat, prosedur dan biaya FTA/CEPA untuk memastikan bahwa semua pelaku bisnis dapat dengan mudah mengakses FTA/CEPA informasi.
Kedua, peran KADIN sebagai kamar dagang nasional dan asosiasi bisnis juga memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi tentang FTA/CEPA untuk mempromosikan penggunaan perjanjian perdagangan yang ada dan yang baru. Sebagai mitra strategis Pemerintah dan representasi dari populasi UMKM, KADIN akan terus bekerja sama dengan Pemerintah dengan memberikan masukan dan umpan balik untuk memastikan perjanjian perdagangan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.
Ketiga, Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme evaluasi untuk meninjau efektivitas pelaksanaan FTA, yang akan memungkinkan sektor swasta untuk memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar ketika membentuk FTA lain atau jenis kerjasama lainnya, atau perjanjian ekonomi preferensial.
Sebagai organisasi bisnis, KADIN telah menjadi mitra strategis yang masukannya bagi kebijakan ekonomi sangat penting bagi Pemerintah. Bisakah Anda menguraikan peran strategis KADIN dan strateginya untuk berkontribusi pada agenda pembangunan Indonesia, termasuk Visi Indonesia 2045, Ekonomi Hijau, dan Menuju Industri 4.0?
KADIN adalah satu-satunya organisasi bisnis nasional yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mewakili dan mengkoordinasikan sektor-sektor bisnis di Indonesia. Kami telah aktif bertindak sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara sektor bisnis Indonesia dan Pemerintah di bidang perdagangan, industri, dan investasi.
KADIN memiliki empat pilar yang menjadi landasan visi dan misi KADIN baru (2021-2026): kesehatan, ekonomi daerah & nasional, kewirausahaan dan kompetensi, serta organisasi dan regulasi internal KADIN. Keempat pilar tersebut akan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan strategis KADIN pada tahun 2022. Beberapa fokus KADIN pada tahun 2022 antara lain:
Pertama, memulihkan kesehatan bangsa dari pandemi dengan mengajak seluruh pelaku usaha menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan vaksinasi ke seluruh wilayah dan menerapkan aplikasi PeduliLindungi secara lebih merata di seluruh nusantara untuk memudahkan tracing dan tracking yang lebih akurat sesuai regulasi pemerintah. Hal ini perlu kita lakukan agar sektor bisnis dan industri dapat cepat pulih dari pandemi dan dapat segera beroperasi dan optimal.
Kedua, memulihkan perekonomian dan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19 dengan mendorong percepatan transformasi digital menuju Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Melalui fokus tersebut, KADIN telah menciptakan berbagai program strategis yang membantu pelaku usaha bertransformasi secara digital dan membantu mereka mengadopsi teknologi industri 4.0.
Ketiga, menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan seluruh pelaku usaha untuk menarik investasi pada usaha padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengembangkan potensi daerah dengan memperkuat KADIN daerah dan meningkatkan investasi.
Keempat, bekerjasama dengan Pemerintah dan seluruh pelaku usaha dalam mendukung, melaksanakan program kerja Pemerintah dan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan di tiga bidang:
- Reformasi & transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau, Energi Hijau, Pariwisata Hijau dan Ekonomi Biru;
- Reformasi struktural, termasuk Kemudahan Berusaha dan Investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dan harmonisasi perpajakan;
- Perlindungan dan pemberdayaan UMKM dengan memberikan pendampingan secara close dan end to end dari perusahaan besar kepada UMKM (ekosistem siklus tertutup/closed-loop ecosystem) untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Bisakah Anda menjelaskan peran strategis KADIN dan strateginya dalam memimpin B20?
Kami menghargai Bapak Presiden yang telah mempercayakan KADIN untuk menjadi fasilitator & penyelenggara utama B20 2022. Kadin siap untuk mengadakan dan memfasilitasi dialog yang efektif dan bermanfaat di antara para pemimpin perusahaan G20 untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah tentang topik-topik yang paling mendesak. Tanggung jawab KADIN melalui B20 meliputi:
Pertama, membantu Pemerintah dalam merekomendasikan dan mengadvokasi kebijakan terkait sosial ekonomi yang mengarah pada pemulihan yang lebih kuat dan dampak yang berkelanjutan.
Kedua, mengaktualisasikan regulasi menjadi investasi konkrit dengan menggunakan forum B20 ini sebagai platform kemitraan bagi dunia usaha.
Ketiga, perusahaan swasta tidak akan dapat mencapai tujuan ini sendiri. Kolaborasi dengan publik (Pemerintah) untuk mewujudkan inisiatif skala besar diperlukan untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan negara.
Sejalan dengan prioritas G20, B20 2022 akan fokus pada tiga agenda besar:
Arsitektur Kesehatan Global: manajemen pandemi adalah kunci utama pemulihan ekonomi.
Transformasi Digital: digitalisasi memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketahanan suatu bisnis atau negara dalam mengatasi tantangan dan menjadi lebih tangguh.
Transisi Energi: mempercepat transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menuju emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat adalah komitmen Pemerintah kita dan komunitas bisnis untuk bumi yang berkelanjutan dan lingkungan yang sehat.
KADIN percaya ketiga prioritas ini menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk mewujudkan ambisi besar Presiden Jokowi agar Indonesia menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2045.
Bagaimana bantuan teknis ARISE+ Indonesia dapat masuk ke dalam agenda ini, terutama dalam mendukung UMKM untuk memanfaatkan manfaat FTA/I-EU CEPA?
Untuk mempercepat dampak I-EU CEPA, KADIN ingin meminta dukungan ARISE+ Indonesia dalam mempromosikan perjanjian dan manfaatnya, khususnya melalui peningkatan kesadaran dan membantu UMKM untuk berpartisipasi di pasar global melalui seminar, pengarahan, dan konsultasi yang dilakukan untuk mendorong penggunaan perjanjian FTA yang ada maupun perjanjian FTA yang akan datang oleh UMKM.