Bantuan Teknis II
Inisiatif pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat memanfaatkan dana dari Uni Eropa melalui European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+). Program ini dijalankan dengan menggunakan mekanisme penjaminan yang bekerja sama dengan lembaga keuangan. Untuk gelombang pertama kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dana jaminan sebesar EUR 1,3 miliar dialokasikan, yang bertujuan untuk memobilisasi dana investasi sebesar EUR 40 miliar. Sektor-sektor potensial yang memenuhi syarat untuk mengajukan pendanaan ini mencakup transisi energi, kota berkelanjutan, dan modal alam yang mencakup kehutanan, pertanian, dan WASH.
Program EFSD+ merupakan evolusi dari inisiatif percontohan EFSD yang diluncurkan pada tahun 2019. Program percontohan ini memiliki kapasitas penjaminan sebesar EUR 1,5 miliar dan hanya menargetkan wilayah tetangga Uni Eropa, seperti Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Diluncurkan pada tahun 2021, EFSD+ kini memiliki kapasitas penjaminan sebesar EUR 40 miliar, yang bertujuan untuk menghasilkan dana investasi sebesar EUR 220 miliar dalam skala global. Program ini semakin diperkaya dengan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan dialog kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kualitas investasi dan implementasi. EFSD+ adalah alat keuangan penting dari Global Gateway Initiative, yang didirikan untuk mengatasi isu-isu global yang mendesak, termasuk memerangi perubahan iklim, memajukan sistem kesehatan, dan memperkuat keamanan dan daya saing rantai pasokan global.
EFSD+ tidak hanya menawarkan keuntungan bagi pemilik proyek tetapi juga memberikan manfaat bagi lembaga keuangan Indonesia melalui sistem penjaminannya yang dirancang untuk memitigasi risiko pembiayaan. Shanaz Patel, Manajer Program Keuangan dan Investasi Berkelanjutan dari Delegasi UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, menyoroti manfaat ini dalam acara pelatihan tentang Inisiatif Gerbang Global dan Mekanisme Jaminan EFSD+. Diselenggarakan bersama oleh Kementerian Investasi BKPM dan ARISE+ Indonesia, sesi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan utama, termasuk kementerian koordinator, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan lembaga keuangan di kantor BKPM pada tanggal 29 Agustus 2023. Diskusi dimoderatori oleh Ketua Tim TA II ARISE+ Indonesia, Alessandro Martinatto.
Menurut Ibu Patel, skema penjaminan muncul sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan pendanaan yang sangat besar yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diperkirakan dibutuhkan $3,9 triliun setiap tahunnya untuk memenuhi SDGs. Sebaliknya, dana Bantuan Pembangunan Resmi hanya berjumlah $150 miliar per tahun. Kesenjangan besar ini menggarisbawahi bahwa hanya mengandalkan dana pemerintah dan ODA saja tidaklah cukup. Dengan aset yang dikelola secara global sebesar $130 triliun, maka penting untuk memanfaatkan sumber daya ini. Oleh karena itu, program penjaminan bertujuan untuk memanfaatkan potensi kontribusi sektor swasta terhadap SDGs.
Ibu Patel menekankan bahwa karena instrumen EFSD+ menawarkan cakupan global, setiap negara tidak memiliki alokasi khusus. Akibatnya, hanya proyek-proyek yang sudah matang dan siap untuk dilaksanakan yang akan masuk ke dalam portofolio lembaga keuangan pembangunan.
“Jadi, sangat penting bagi kami, baik UE maupun Indonesia, untuk berkolaborasi secara erat. Kami memerlukan proyek-proyek ini yang sudah siap dan matang agar dapat menerima dukungan dari EFSD, terutama karena kami bersaing dengan negara lain,” Ms. Patel menekankan.
Direktur Pelayanan dan Perencanaan Wilayah BKPM, Noor Fuad Fitrianto menyebutkan, inisiatif ini merupakan hasil diskusi dengan Direktorat Jenderal Kemitraan Internasional (Ditjen INTPA) Komisi Eropa dan berbagai lembaga keuangan Eropa selama Study Mission ke Eropa yang difasilitasi oleh ARISE+ Indonesia pada Mei 2023 lalu. Menurut Bapak Fuad, Ditjen INTPA dan lembaga keuangan Eropa menunjukkan minat yang besar terhadap proyek berkelanjutan dan meningkatkan portofolio investasi hijau di Indonesia sebagai mitra strategis UE di Asia Pasifik. Dirjen INTPA akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 7 hingga 9 September 2023 untuk melanjutkan dialog dengan kementerian, termasuk BKPM, dan lembaga keuangan di Indonesia.
Bapak Fuad menyatakan, “Sesi hari ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita tentang mekanisme EFSD+ dan Global Gateway, serta mempersiapkan pertemuan minggu depan. Tujuan kami adalah untuk segera menemukan peluang untuk mempercepat kemitraan antara Uni Eropa dan Indonesia.”
Hafiz dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi acara tersebut dan menekankan manfaatnya, khususnya bagi institusi swasta di Indonesia. Selain itu, perwakilan dari bank komersial internasional pada pertemuan tersebut menyoroti daya tarik program EFSD+, dengan mencatat kemampuannya untuk meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan hasil pembangunan. Hal ini memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan Indonesia untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor yang mendorong negara ini mencapai emisi nol bersih.
Untuk gambar lebih lanjut silakan lihat Galeri Foto.